Pada 11 November, Pejabat Sementara dan Wakil Direktur Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) AS, Nick Andersen, menyatakan dalam konferensi plenari CyberWeek 2026 yang diadakan di Universitas Tel Aviv, Israel, bahwa pertahanan siber dalam 12 hingga 24 bulan ke depan akan semakin sulit. Dengan terus berkembangnya model AI yang digunakan oleh para penyerang, kecepatan serangan siber mungkin akan semakin meningkat. Andersen mencatat bahwa kecepatan dan cara penyerang memanfaatkan kerentanan adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat selama 20 tahun karirnya. Model AI yang dikomersialkan semakin menurunkan hambatan untuk memasuki ruang siber, sehingga pihak yang bertahan tidak hanya harus menghadapi pelaku ancaman yang sudah dikenal, tetapi juga berhadapan dengan lawan baru yang kurang berpengalaman dalam pertempuran jangka panjang.
CISA berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dan bertanggung jawab atas pertahanan siber untuk infrastruktur kritis seperti listrik, pasokan air, dan komunikasi. Andersen menekankan bahwa sumber daya pertahanan tidak dapat mencakup semua bidang, sehingga perlu mengidentifikasi aset yang memiliki pentingnya sistem secara prioritas, serta aset yang berisiko menyebar ke bidang lain setelah satu area mengalami kerusakan, dan memusatkan sumber daya pada sistem yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi dasar negara dan layanan publik.
Strategi CISA 2030 Akan Meningkatkan Kemampuan Pertahanan Siber Nasional
Ia juga memperkenalkan bahwa strategi "CISA 2030" yang baru saja diumumkan oleh CISA akan fokus pada tiga hal: melindungi ruang siber nasional, memperkuat sistem yang paling penting, dan meningkatkan ketahanan jangka panjang. Strategi ini akan mengurangi prioritas untuk menghadapi semua ancaman secara rata-rata, beralih ke analisis berbasis risiko dan konsekuensi. CISA berencana untuk memulai tinjauan layanan kritis dalam 60 hari, mengajukan rencana implementasi dan pengukuran hasil dalam 180 hari, dan melaporkan kemajuan dalam 365 hari, dengan pengaturan terkait yang tidak akan menciptakan kewenangan hukum baru.

